BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bupati, dan Wali Kota se-Lampung menandatangani komitmen bersama di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Sabtu (27/9/2025).
Komitmen bersama itu untuk melaksanakan dan mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG), Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, mewujudkan Ruang Bersama Indonesia (RBI) melalui Desa Tapis, serta meningkatkan capaian Provinsi/Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2025–2030.
Penandatanganan itu oleh Menteri PPPA Arifah Fauzi, Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela, Plt. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA Ratna Susianawati, dan seluruh kepala daerah atau perwakilannya.
Wagub Lampung Jihan Nurlela mengatakan, Menteri PPPA hadir di Lampung menjadi motivasi menguatkan pembangunan inklusif, ramah anak, dan responsif gender.
“Provinsi Lampung berkomitmen penuh mendukung berbagai program strategis atas inisiasi Kementerian PPPA. Melalui Dinas PPPA, Provinsi Lampung serta bupati/wali kota di Lampung dan dukungan lintas sektor,” ucapnya
Agenda Utama
Dia menjelaskan, Pemprov Lampung memiliki beberapa agenda utama yang akan terus sinergi, kolaborasi, dan jalankan bersama, antara lain PUG dan Anggaran Responsif Gender serta Provinsi Layak Anak.
Lalu, lanjut dia, mengimplementasikan RBI melalui Program Desa Tapis, yaitu Desa Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas yang merupakan desa binaan kolaborasi antara TP PKK Lampung, Pemprov Lampung, Kabupaten/Kota se-Lampung dan elemen masyarakat.
Pemprov Lampung, tegas Jihan, menaruh perhatian serius pada upaya mencegah dan menangani kekerasan perempuan dan anak.
Hal ini, kata wagub, berlandaskan, bahwa menurut data Aplikasi Simfoni Kementerian PPPA, lima tahun terakhir Lampung mengalami tren naik kasus kekerasan.
“Kami bertekad menguatkan peran UPTD PPA, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum Puspa),” ujarnya.
Selain itu, kata dia, juga meningkatkan sistem layanan rujukan terpadu, serta membangun jejaring kerja sama lintas sektor agar setiap korban dapat perlindungan dan pemulihan cepat, tepat, dan berkeadilan.
Pemprov Lampung juga akan mengoptimalkan aplikasi Lampung-in sebagai pusat laporan masyarakat, yang terintegrasi dengan sistem pelaporan Kementerian PPPA.
Langkah ini, menurut Jihan, dapat mempercepat dalam menangani kasus dan menurunkan angka kekerasan di masyarakat.
Sinergi Erat
Dia berharap seluruh pihak dapat ikut bersama, bersinergi dan berkolaborasi mengatasi hal tersebut sehingga capaian dan komitmen dapat tercapai dan akan terus berjalan berkelanjutan.
Jihan menegaskan, semua capaian dan komitmen itu membutuhkan sinergi erat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga maupun elemen masyarakat.
“Kami meyakini arahan dan dukungan dari Kementerian PPPA akan kian menguatkan angkah kami di daerah,” ucap wagub.
Menteri PPPA Arifah Fauzi, mengapresiasi Lampung karena berkomitmen mencegah dan menangani kekerasan perempuan dan anak.
Arifah Fauzi menekankan, kolaborasi lintas sektor penting untuk menguatkan ketahanan masyarakat.
“Kami ingin sekali bersinergi dan berkolaborasi bersama di RBI ini untuk menguatkan masyarakat kita menjadi desa-desa ideal,” katanya. (kmf)
